Lapangan Golf Gagal Jadi Taman 4 Zona

TARAKAN – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tarakan membuat taman di lokasi lapangan golf tahun ini gagal. Seandainya rencana pembangunan taman tersebut terjadi, lapangan golf tersebut terancam akan dipindahkan ke kawasan Kelurahan Pantai Amal. Sementara, lapangan golf yang terletak di Jalan Pulau Sumatera itu bakal dijadikan taman 4 zona.

Pemkot Datangkan 30 Ton Ayam Beku dari Surabaya

TARAKAN - Harga daging ayam potong terus melambung sejak akhir 2012 lalu hingga saat ini. Jika normalnya hanya Rp 28 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram, saat ini mencapai Rp 40 ribu hingga Rp 45 ribu per kilogram. Hal ini membuat Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan (Disnaktan) Kota Tarakan berupaya menstabilkan harga dengan memasok daging ayam beku dari luar daerah, seperti Surabaya sebanyak 30 ton.

Pelat Nomor Kendaraan Ganda, Modus Baru Pengetap

TARAKAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan mendeteksi adanya modus baru yang dilakukan oleh pelaku pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berulang kali atau biasa disebut pengetap di SPBU. Yakni dengan menggandakan pelat nomor kendaraan yang digunakan untuk ngetap. 

Di Tarakan Timur Ada Aliran Sesat?

TARAKAN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tarakan menyampaikan, awal tahun ini pihaknya mendapat laporan adanya dugaan kelompok yang menganut aliran sesat di Kecamatan Tarakan Timur. Namun, laporan tersebut dinilai masih dugaan lantaran hingga saat ini pihak MUI belum menemukan bukti pendukung yang menyebutkan ajaran tersebut sesat. 

Disperindagkop akan Ajukan Direvisi Perda Miras

TARAKAN - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kota Tarakan berencana mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol). Revisi ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dari segi aturan jual-beli serta hukuman yang dinilai ‘letoy’. 

Antre BBM Sebabkan Pengangkutan Sampah Kurang Efektif?

TARAKAN - Sejak beberapa pekan ini, sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) menumpuk karena telat diangkut oleh petugas kebersihan. Bahkan, tak jarang petugas pengankut sampah ‘merapel’ pekerjaannya, setelah selama beberapa hari menumpuk di TPS-TPS, baru diangkut. Ini kerap terlihat di beberapa jalan protokol di Tarakan. 

Tidak Disiplin Jam Kerja, DKPP Pecat Petugas Pertamanan

ILUSTRASI

TARAKAN - Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tarakan, Broto Subagyo mengaku tidak puas dengan kinerja anak buahnya di lapangan, khususnya bagian pertamanan. Bagaimana tidak, jika seharusnya jam kerjanya 5 jam sehari, nyatanya mereka menurut Broto bekerja tak sampai 5 jam. 

10 Persen Data e-KTP, Salah!

TARAKAN – Ribuan keping Kartu Tanda Penduduk Elektrik (e-KTP) milik masyarakat Tarakan mengalami kesalahan penginputan data pribadi baik secara biometrik mau pun pada demografi. Kesalahan tersebut segera akan dilakukan perbaikan bahkan pencetakan ulang dan masyarakat akan tetap dikenakan retribusi kembali oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan.

Turun, Produksi Udang Ekspor Mencapai 8 Ribu Ton

TARAKAN – Produksi udang ekspor saat ini sedang mengalami penurunan yang mencapai ratusan ton lebih. Namun 90 persen dari produksi udang tersebut masih didominasi dari bibit luar Tarakan dan 70 persen diantaranya dikirimkan ke negera sakura, Jepang. 

Masih Ada Pungli di Imigrasi?

TARAKAN – Di tahun 2012, Kantor Imigrasi Kelas II A Kota Tarakan masih memiliki 2 Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan pada tahun 2013 ini. diantaranya, masih adanya pungutan liar darioknum petugas imigrasi terhadap masyarakata yang hendak melakukan pembuatan paspor dan tenggang waktu untuk menyelesaikan paspor milik masyarakat. 

Cium 4 ‘Rentenir’ Beroperasi Laiknya Koperasi

TARAKAN - Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Tarakan mencatat, sedikitnya ada 4 lembaga keuangan yang berdiri dan bergerak menyerupai koperasi. Hal ini dinilai dapat merugikan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga tersebut karena sistem kerjanya laiaknya menyerupai rentenir.